MORAL DUNIA PENDIDIKAN TULUNGAGUNG- JATIM PATUT DI PERTANYAKAN

Tulungagung.buletincakrablogspot

belum reda terdengar Kadin Pendidikan Tulungagung mengabaikan Surat Edaran Gubenyr Jatim yang isi surat edaran tersebut melarang bagi Bupati / walikota untuk memutasi tenaga satuan pendidikan SMK akan tetapi Bupati Cq Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung memutasi beberapa tenaga satuan pendidikan SMK dan kini Kepala Sekolah SMPN berani melawan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebagaimana kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung tidak melakukan tindakan apapun terhadap beberapa Kepala Sekolah tersebut

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Nomor 188/1622/104,010/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Tulungagung  tahun pelajaran 2016/2017 pada Bab IV Pasal 6 angka 5 dan 9 yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan jumlah Rombel SMP maksimal 9 dengan siswa maksimal 36

 akan tetapi di :

-        SMPN 1 Tulungagung terdapat 11 Rombel dengan penggolongan 

           9 Rombel regular + 1 Rombel unggulan + 1 Rombel Kusus

-    SMP 2 Tulungagung terdapat 11 Robel yang kesemuannya regular yang mana dalam setiap Rombel terdapat 34 siswa namun salah satu siswa yang kami temui mengatakan dalam setiap rombel terisi 43 anak

-        SMPN 1 Kamuman terdapat 10 Rombel dengan penggolongan

       Rombel regular 9 + 1 Rombel kusus

dengan demikian sudah jelas terdapat adanya pelanggran yang dilakukan Kepala Sekolah SMPN favorit terhadap Keputusan Kepala Dinas pendidikan Tulungagung namun pihak Dinas pendidikan tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan! ada apa dibalik itu semua ? 

berikut komentar Sabar Sugianto,S.Pd selaku Ketua LSM CAKRA " Kelakuan kepala Dinas Pendidikan Tulungagung dalam mengabaikan Surat Edaran Gubenur kini di contoh Kepala Sekolah untuk berani melawan Keputusan Kepala Dinas dan mungkin besok Murid akan mencotoh hal itu si murid akan berani melawan Tata tertip sekolah sebab Dunia Pendidikan merupakan pencetak karakter anak dan di Tulungagung para pencetak karakter memberi contoh perbuatan tidak terpuji itu, ungkap sabar

Gugatan Para Penghuni Tulungagung Plasa tidak dapat diterima Pengadilan Negeri Tulungagung

Tulungagung.buletincakrablogspot.

T.Candra Kurniawan CS atau Para Penghuni Tulungagung Plasa yang memiliki HGB diatas HPL melalui Kuasa Hukumnya Dr.Sholehhudin,SH melakukan gugatan terhadap Pemkab Tulungagung yang dalam gugatannya meminta Pemkab Tulungagung untuk memberikan Prioritas terhadap para pemilik HGB untuk memperpanjang HGB nya, namun PN Tulungagung menolaknya sebab gugatan dianggab Kabur dalam kata lain Putusan Niet onvan Kelijkeverklaard ( NO)

Disisi lain  Pemkab Tulungagung tidak mau memperpanjang HGB dimaksud karena terbentur oleh PP No 27 Tahun 2014 yang isinya melarang pada Kepala Daerah untuk menyewakan aset Daerah lebih dari lima tahun sehingga Pemkab Tulungagung hanya bisa memberi prioritas kepada para Penghuni Tulungagung Plasa untuk menyewa obyek tersebut dalam lima tahunan 

Perbedaan pendapat itulah yang memicu para penghuni Tulungagung Plasa melakukan gugatan terhadap Bupati Kepala Daerah kabupaten Tulungagung dan dari pihak Pemkab Tulungagung telah memilih Galeh Rahma Keistian SH sebagai Kuasa Hukumnya

Menurut Dr.Sholehhudin selaku kuasa penggugat mengatakan" Putusan tersebut Zaro dan kita wajib menghormati Putusan Pengadilan yang artinya pula selama proses hukum berjalan tidak diperbolehkan bagi Pemkab untuk melakukan tindakan Hukum dimana Pemkab tidak boleh memberlakukan sewa kepada para Penghuni Tulungagung Plasa selama Putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap, tegasnya.

ditempat terpisah Galeh Rama kristian SH selaku Kuasa Hukum Pemkab Tulungagung berkomentar" Kita menunggu upaya apa yang dilakukan penggugat, mereka melakukan gugatan baru atau melakukan banding yang jelas dalam waktu 14 hari jika mereka tidak melakukan upaya Hukum berarti menyepakati Putusan tersebut yang artinya mereka setuju melakukan sewa sesuai PP 27 tahun 2014, ungkap Galeh

ditempat lain salah satu LSM ditulungagung yang mengikuti perkara tersebut mengatakan" kasak kusuk yang terdengar HGb para penghuni Tulungagung Plasa telah berakir Nopember 2014 yang lalu yang artinya mereka tidak memiliki payung hukum menempati tanah tersebut sebab ketika HGB berakir dipastikan kembali pada pemilik sedangkan pemilik adalah Negara yang Pengelolaannya dimiliki oleh Pemkab Tulungagung dan juga terdengar pula Sewa selama satu tahun belum dibayar oleh para Pemegang HGBhal tersebut terdapat suatu keanehan kenapa Pemkab tidak menyeretnya ke Pidana, ada apa dengan Pemkab? tim