MORAL DUNIA PENDIDIKAN TULUNGAGUNG- JATIM PATUT DI PERTANYAKAN

Tulungagung.buletincakrablogspot

belum reda terdengar Kadin Pendidikan Tulungagung mengabaikan Surat Edaran Gubenyr Jatim yang isi surat edaran tersebut melarang bagi Bupati / walikota untuk memutasi tenaga satuan pendidikan SMK akan tetapi Bupati Cq Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung memutasi beberapa tenaga satuan pendidikan SMK dan kini Kepala Sekolah SMPN berani melawan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebagaimana kenyataannya Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung tidak melakukan tindakan apapun terhadap beberapa Kepala Sekolah tersebut

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Nomor 188/1622/104,010/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Tulungagung  tahun pelajaran 2016/2017 pada Bab IV Pasal 6 angka 5 dan 9 yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan jumlah Rombel SMP maksimal 9 dengan siswa maksimal 36

 akan tetapi di :

-        SMPN 1 Tulungagung terdapat 11 Rombel dengan penggolongan 

           9 Rombel regular + 1 Rombel unggulan + 1 Rombel Kusus

-    SMP 2 Tulungagung terdapat 11 Robel yang kesemuannya regular yang mana dalam setiap Rombel terdapat 34 siswa namun salah satu siswa yang kami temui mengatakan dalam setiap rombel terisi 43 anak

-        SMPN 1 Kamuman terdapat 10 Rombel dengan penggolongan

       Rombel regular 9 + 1 Rombel kusus

dengan demikian sudah jelas terdapat adanya pelanggran yang dilakukan Kepala Sekolah SMPN favorit terhadap Keputusan Kepala Dinas pendidikan Tulungagung namun pihak Dinas pendidikan tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan! ada apa dibalik itu semua ? 

berikut komentar Sabar Sugianto,S.Pd selaku Ketua LSM CAKRA " Kelakuan kepala Dinas Pendidikan Tulungagung dalam mengabaikan Surat Edaran Gubenur kini di contoh Kepala Sekolah untuk berani melawan Keputusan Kepala Dinas dan mungkin besok Murid akan mencotoh hal itu si murid akan berani melawan Tata tertip sekolah sebab Dunia Pendidikan merupakan pencetak karakter anak dan di Tulungagung para pencetak karakter memberi contoh perbuatan tidak terpuji itu, ungkap sabar

Gugatan Para Penghuni Tulungagung Plasa tidak dapat diterima Pengadilan Negeri Tulungagung

Tulungagung.buletincakrablogspot.

T.Candra Kurniawan CS atau Para Penghuni Tulungagung Plasa yang memiliki HGB diatas HPL melalui Kuasa Hukumnya Dr.Sholehhudin,SH melakukan gugatan terhadap Pemkab Tulungagung yang dalam gugatannya meminta Pemkab Tulungagung untuk memberikan Prioritas terhadap para pemilik HGB untuk memperpanjang HGB nya, namun PN Tulungagung menolaknya sebab gugatan dianggab Kabur dalam kata lain Putusan Niet onvan Kelijkeverklaard ( NO)

Disisi lain  Pemkab Tulungagung tidak mau memperpanjang HGB dimaksud karena terbentur oleh PP No 27 Tahun 2014 yang isinya melarang pada Kepala Daerah untuk menyewakan aset Daerah lebih dari lima tahun sehingga Pemkab Tulungagung hanya bisa memberi prioritas kepada para Penghuni Tulungagung Plasa untuk menyewa obyek tersebut dalam lima tahunan 

Perbedaan pendapat itulah yang memicu para penghuni Tulungagung Plasa melakukan gugatan terhadap Bupati Kepala Daerah kabupaten Tulungagung dan dari pihak Pemkab Tulungagung telah memilih Galeh Rahma Keistian SH sebagai Kuasa Hukumnya

Menurut Dr.Sholehhudin selaku kuasa penggugat mengatakan" Putusan tersebut Zaro dan kita wajib menghormati Putusan Pengadilan yang artinya pula selama proses hukum berjalan tidak diperbolehkan bagi Pemkab untuk melakukan tindakan Hukum dimana Pemkab tidak boleh memberlakukan sewa kepada para Penghuni Tulungagung Plasa selama Putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap, tegasnya.

ditempat terpisah Galeh Rama kristian SH selaku Kuasa Hukum Pemkab Tulungagung berkomentar" Kita menunggu upaya apa yang dilakukan penggugat, mereka melakukan gugatan baru atau melakukan banding yang jelas dalam waktu 14 hari jika mereka tidak melakukan upaya Hukum berarti menyepakati Putusan tersebut yang artinya mereka setuju melakukan sewa sesuai PP 27 tahun 2014, ungkap Galeh

ditempat lain salah satu LSM ditulungagung yang mengikuti perkara tersebut mengatakan" kasak kusuk yang terdengar HGb para penghuni Tulungagung Plasa telah berakir Nopember 2014 yang lalu yang artinya mereka tidak memiliki payung hukum menempati tanah tersebut sebab ketika HGB berakir dipastikan kembali pada pemilik sedangkan pemilik adalah Negara yang Pengelolaannya dimiliki oleh Pemkab Tulungagung dan juga terdengar pula Sewa selama satu tahun belum dibayar oleh para Pemegang HGBhal tersebut terdapat suatu keanehan kenapa Pemkab tidak menyeretnya ke Pidana, ada apa dengan Pemkab? tim

AKIBAT KURANG TEGASNYA PETUGAS SATU NYAWA MELAYANG

Tulungagung,buletincakrablogspot

Sinto warga Dsn.Tawingan Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo meregang nyawa pukul    ± 04.30 WIB  saat menambang batu secara liar di Tumpak Bledek sebuah kawasan dalam wilayah Perum Jasa Tirta ( PJT ) waduk wonorejo dimana lokasi penambangan memang sangat berbahaya sementara intansi terkait baik PJT atau Polsek Pagerwojo kurang serius dalam melarang para penambang liar di lokasi dimaksud.

Menurut keterangan Juremi mantan Kades Wonorejo” dirinya bersama beberapa warga dua kali mendatangi PJT yang mana dalam koordinasi di kantor PJT anggota Polsek Pagerwojo juga hadir dalam koordinasi tersebut dan dalam koordinasi PJT secara tegas melarang penambang liar dilokasi Tumpak Bledek yang masih lingkup wilayah PJT serta Fendri Kasub PJT Waduk Wonorejo juga mengatakan bahwa Polsek memiliki kewenangan untuk menangkap penambang liar meski tanpa ada laporan dari siapapun.

Juremi meneruskan bicaranya” namun setelah itu tidak terlihat upaya apapun dari Polsek Pagerwojo sedangkan PJT melakukan langkah pemasangan patok untuk memblokir jalan akan tetapi tidak menindak para pengambil batu yang ada dilokasi sehingga truk truk pengangkut batu masih bisa melakukan pembobolan jalan untuk mengambil batu di lokasi Tumpak Bledek, nah itulah akibatnya ada penambang yang jatuh dan meninggal dunia di lokasi tersebut.

Berikut komentar Supriadi Koorlap LSM CAKRA” menurut kami kejadian kecelakaan yang menimpa penambang liar itu akibat kurang seriusnya PJT dan Polsek pagerwojo dalam menangani lokasi Tumpak Bledek sebab para penambang itu dipastikan tidak berani datang kelokasi tambang jika dilakukan penindakan tegas sementara yang kami tahu PJT tidak melakukan penangkapan terhadap para penambang liar demikian juga dengan Polsek Pagerwojo yang semestinya bisa melakukan penindakan tanpa adanya laporan dari pihak manapun sebab dalam UU no 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan telah jelas,ungkap supri/tim

Penambangan liar di area PJT waduk wonorejo mendapat protes keras dari warga setempat

Tulungagung.buletincakrablogspot

Tumpak bledek adalah nama sebuah tempat di lingkaran waduk wonorejo yang mana tumpak bledek berisikan batu yang bagus sebagai bahan bangunan, namun letak tumpak bledek merupakan tanggul Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo dengan bendungan waduk wonorejo.

Melihat mutu bagus dari batu tumpak bledek membuat pikiran kotor dari para oknum yang tidak bertanggungjawab muncul, terbukti  lokasi tersebut dipenuhi para penambang liar dengan mengambil batu batu di lokasi itu sehingga jalan desa dikawasan itu rusak parah, akibatnya pada tgl 20 Oktober 2016  masyarakat desa Wonorejo mendatangi kantor Sub PJT waduk wonorejo untuk minta pertanggungjawaban.

Juremi dan Marji mantan Kades Wonorejo selaku koordinator warga merasa geram atas kejadian tersebut,  kedua mantan kades itu memimpin masyarakat menandatangi kantor Sub PJT waduk wonorejo, disana ditemui oleh Vendri selaku Kasub PJT Waduk wonorejo.

Dalam keterangannya Vendri mengatakan” sejak dahulu PJT melarang  adanya pengambilan batu di Tumpak bledek dan untuk mengantisi pasi adanya pencurian batu pihak PJT akan memasang tugu portal dengan ditunggu petugas yang dikususkan untuk mengawasi lokasi tumpak bledek

Widodo salah satu warga Desa Wonorejo menyampaikan bahwa permintaan warga desa penambangan tersebut untuk segera di ijinkan atau di tutup, dan  kalau belum ada perijinan yang resmi jangan dilakukan penambangan terlebih dulu sebab jika penambangan liar terus berlangsung  yang pasti hanya menguntungkan segelintir orang tapi merugikan banyak orang terbukti dengan adanya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh truk pengangkut batu tidak ditemukan siapa yang bertanggung jawab, ungkab widodo.

Salah satu warga ikut celoteh disaat widodo berbicara, dia mengatakan” ada pegawai PJT yang benama yono kadang terlihat dilokasi itu pak,  dan juga ada salah satu truk pengangkut milik anggota DPRD Tulungagung dari dapil V yang diusung oleh Partai Gerindra, celoteh warga tersebut

Koorlap LSM CAKRA Supriadi yang mengamati seputar permasalahan berkomentar” Kawasan merupakan tanggul bendungan yang dalam hal ini pengawasan merupakam tanggung jawab Perum Jasa Tirta, pada hal lokasi tersebut sangat jelas terlihat dari kantor Sub PJT waduk wonorejo sehingga sangat tidak mungkin jika pihak PJT tidak mengetahuinya dan juga sangat janggal jika pihak Polsek Pagerwojo tidak tahu akan adanya penambangan liar tersebut, sebab pertambangan liar itu sudah berlangsung lebih dari satu tahun, jika kami berasumsi adanya persekongkolan dari pihak pihak tertentu mengenai pertambangan liar itu rasanya masuk akal dan masyarakat bisa menilai sendiri atas hal tersebut, ungkapnya

Masih meneruskan komentar pria berbadan tegab itu” nampaknya peristiwa salim kancil lumajang tidak membuat para institusi diwilayah Pagerwojo berkaca dari sebuah kejadian, tegasnya.

Dari pihak Polsek Pagerwojo dihadiri oleh Catur selaku babin Kamtp di wilayah setempat, catur mengatakan bahwa dirinya mengetahui atas adanya penambangan liar itu dan sudah melaporkannya ke pihak atasannya, dan Polsek menunggu pihak PJT melaporkan pencurian batu ke Polsek Pagerwojo sehingga kami selaku Polisi tidak dipersalahkan oleh Masyarakat jika kami melakukan penangkapan terhadap para penambang liar itu, sebab si pemilik wilayah tidak merasa terganggu atau merasa kehilangan atas hartanya yang dijarah oleh penjarah, ini lah yang membuat kami bingung dalam menentukan sikab, ungkapnya

Dilain sisi PJT diberi lampu hijau oleh Polsek Pagerwojo agar PJT segera melapor, Bagaimana langkah PJT?  ….. Tunggu edisi depan  

SMK 1 Rejotangan selalu berupaya yang terbaik utuk siswa setelah lulus

Tulungagung.buletincakrablogspot.

Drs.Mulyo Hartanto,MPd Kepla Sekolah SMK 1 Rejotangan beserta seluruh komponen dan komite sekolah senantiasa berupaya memperjuangkan nasip siswanya yang mana pihak sekolah mencarikan dan atau mengarahkan siswa yang tidak melanjutkan di bangku perguruan tinggi bisa bekerja, sebagai contoh kerja nyata SMK 1 Rejotangan selalu mencari trobosan ke perusahaan perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut bisa menerima alumni SMK 1 rejotangan sebagai karyawan

SMK 1 Rejotangan mematuhi segala aturan yang berlaku dimana dalam Perbub no 14 tahun 2016 melarang sekolah untuk memungut biaya dari wali murid namun apa bila kehendak wali murid dan komite sekolah mengumpulkan iuran untuk tambahan kegiatan penunjang pendidikan sekolah tentunya pihak pengelola sekolah tidak bisa menolaknya dan yang pasti kesemuanya dlaksanakan dengan penuh keterbukaan

Menurut keterangan Drs.Mulyo Hartono,M.Pd selaku Kepala sekolah mengatakan” kami berupaya sebaik mungkin untuk kelangsungan sekolah miski isu isu miring selalu menghantam, berbagai isu yang mengatakan di SMK 1 Rejotangan memungut uang jutaan ke wali murid, kepala sekolah baru dipanggil Kejaksaan, kepala sekolah membayar upeti ke kepala Dinas Pendidikan yang kesemuannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tegasnya

Ditempat terpisah salah satu guru SMK membenarkan apa yang diungkapkan Drs Mulyo Hartono,M.Pd, guru tersebut mengatakan” ada denda Rp 6.000.000,00 ke salah satu siswa itu bukan sekolah yang melakukan melainkan Perusahaan Sari ayu Martha tilaar yang mana ada perjanjian antara siswa dan orang tuanya berserta pihak sekolah dengan Perusahaan Sari ayu Martha tilaar bahwa SMK 1 Rejotangan diberi kepercayaan mengikutkan siswanya untuk di diklat oleh Perusahaan Sari ayu Martha tilar yang dikemudian hari jika memenuhi kreteria bisa masuk sebagai karyawan perusahan tersebut, namun jika mengundurkan diri sebelum usai diklat mendapat sangsi mengganti biaya diklat sebagaimana perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh masing masing pihak akan tetapi salah satu siswa mengundurkan diri sebelum diklat selesai sehingga Perusahaan Sari ayu meminta gantirugi atas biaya diklat yang telah dikeluarkan untuk anak tersebut, jadi denda Rp 6.000.000,00 bukan pihak sekolah yang melakukan melainkan Perusahaan Sari ayu Martha tilaar./tim  

Kadin Pendidikan Tulungagung lebih sakti dibandikan Gubenur Jatim

Tulungagung.buletincakrablogspot

Suharno Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sangat arogan terbukti Suharno melakukan mutasi terhadab PNS di satuan pendidikan tanpa prosedural, dan Suharno dengan berani melawan Surat edaran Gubenur Jawa Timur No 800/5570/103.07/2016 tertanggal 8 september 2016 perihal larangan mutasi/ perpindahan personil PNS pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

dalam isi surat edaran tersebut Gubenur melarang Bupati/wali kota untuk melakukan mutasi terhadap PNS personil pendidikan menengah dan pendidikan khusus sampai dengan tuntasnya penyelesaian pengalihan pengelolaan kewenangan SMA,SMK dan pendidikan khusus ke Provinsi akan tetapi beberapa Kepala sekolah dan guru telah di mutasi oleh Suharno

Sesuai data yang kami himpun tim:

Bahwa terdapat beberapa PNS personil pendidikan yang dimutasi oleh Dinas Pendidikan Tulungagung diantaranya:

a)    Arik eko lestari Waka sek SMK 1 Tulungagung mutasi menjadi kepala sekolah di SMK 1 Pagerwojo menggantikan M.Zamroji

b)    M.Zamroji sebelumnya Kepala Sekolah SMK 1 Pagerwojo mutasi di SMK 1 boyolangu menggantikan Agustina

c)    Agustina  menjadi pengawas madya pada hal menurut info SK Agustina masih berlaku

Bahwa sertijab dan pelantikan diadakan di aula SMKN 1 Tulungagung tanggal 8 September 2016 dan pembacaan terdengar jelas telah bahwa  SK penetapan Kepala Sekolah yang baru dinobatkan tertanggal 01 Agustus 2016

Berikut Komentar Sabar Sugianto,S.Pd selaku Ketua Umum LSM CAKRA” Suharno selaku Kepala Dinas pendidikan di Tulungagung menggunakan kekuasaan tangan besi yang mana kepemimpinan Suharno terkesan ngaji mumpung entanh ada tujuan apa dibalik itu semua bahkan suharno berani melawan surat edaran Gubenur jatim dan selain daripada itu juga terdapat kerabat kerabatnya yang PNS ditarik ke Dinas Pendidikan, atas permasalahan tersebut kami akan berkirim surat ke Gubenur, ungkab Sabar 

Janji syahto pendidikan murah kabur

Dalam masa pencalonan Bupati/Wakil Bupati syahri mulyo berpasangan dengan Maryoto birowo berkampanye mengenai program pendidikan murah namun sampai saat ini program yang dijanjikan tersebut kabur.

Menurut para wali murid SMP dan SMA sedrajat yang mengatakan bahwa dalam menyekolahkan anaknya memerlukan biaya besar, selain biaya personal masih juga ada iuran iuran yang berjumlah besar dan anehnya pihak sekolah tidak mau mengeluarkan kwitansi untuk iuran tersebut dan anehnya Bupati beserta jajarnya mendiamkan hal itu, pada hal ketika kampanye pencalonan gembar gembor pendidikan murah tapi kenyataanya tidak ada bedanya dengan yang tidak berslogan pendidikan murah.ujarnya

Berikut Komentar Sabar Sugianto” adanya Pungutan atau sumbangan di sekolah Dasar dan menengah Negeri sangat meresahkan masyarakat, sebab Masyarakat tahu kalau biaya untuk Sekolah dasar dan menengah telah di biayai oleh Bos ( Biaya Oprasional Sekolah) sebagaimana termaktup dalam Peraturan Menteri Dik Bud No 101 tahun 2013 pada huruf D angka 1,adan b, dijelaskan bahwa untuk dana Bos SD sebesar Rp 580/tahun/siswa dan SMP sebesar Rp 710/siswa, sedangkan SMK ditetapkan DESKRIPSI PROGRAM BOS SMK dengan kode juknis 01-PS-2014 bantuan Dana sebesar Rp1Jt/tahun/siswa, sehingga tidak lah pantas jika satuan pendidikan Negeri masih menggali Dana dari Masyarakat, jikalau ada satuan pendidikan yang masih melakukan penggalian Dana dari masyarakat  ( walimurid) hal tersebut menujukan ketidak mampuan dari kepala satuan pendidikan dalam mengelola Dana BOS yang telah diterimanya atau dengan kata lain tidak pecus mengelola dana, dan juga perlu kita waspadai tentang Pungutan uang buku yang merupakan salah satu praktek pungutan di sekolah, Pungutan ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena sekolah telah didukung dana BOS, BSE dan program Wajar  9 Tahun, apalagi  Pungutan disetiap tahun ajaran baru yang seakan akan pihak sekolah mencari cari untuk bisa mengeluarkan uang dari wali murid, hal itu mengakibatkan orang tua siswa harus mempersiapkan uang banyak untuk biaya pendidikan Dasar

Di Satuan Pendidikan sering terjadi pungutan yang meresahkan yaitu pungutan uang buku pelajaran, karena buku merupakan sarana pendidikan yang paling penting. Padahal! menurut   PP No 17 tahun 2010 Bab XI Pasal 181 dengan jelas berbunyi: Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:          a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;

Kami sering menjumpai, Satuan pendidikan menjadi agen dari penerbit buku, bahkan para kepala satuan pendidikan menjadi pelaku penerbitan buku dengan dan  tanpa melalui prosedur yang jelas,missal “ buku lembar kerja siswa” ini merupakan bisnis dari para pemangku satuan pendidikan yang mana hal tersebut jelas meraih keuntungan karena peserta didik tidak bisa membeli LKS di toko buku, Akibatnya, praktik jual buku pelajaran pun menjadi ladang sekolah untuk mengeruk keuntungan, Padahal pasal 198 dan pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Pendidikan telah melarang guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Jika kita mengingat janji syahto tentang pendidikan murah memanglah mengiurkan akan tetapi janji itu hanya diucapkan ketika masa pencalonan sedangkan pembuktian dari janji tersebut kita masih menungu dan menunggu alias kabur, ungkapnya./tok

KUD SRIWIGATI PAGERWOJO DIAMBANG KEHANCURAN

Tulungagung.

KUD Sri Wegati berkedudukan di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung yang berdiri tanggal 15 Mei 1979 yang mana pendiri Koperasi ini adalah warga seKecamatan Pagerwojo meliputi 11 desa dengan jumlah anggota hampir 6.000 orang. KUD Sriwigati memiliki bidang usaha diantarannya unit sapi perah dengan Jumlah peternak ± 2.500 orang sedangkan jumlah sapi perahnya ± 6.000 ekor, disamping itu  terdapat pula unit simpan pinjam, unit sarana produksi ternak, dan unit pertokoan.

Awalnya KUD Sriwigati mengalami perkembangan pesat namun setelah tampuk pimpinan di pegang oleh Sunar hadi selaku Ketua dan Suwarno selaku wakil ketua keadaan menjadi terpuruk bahkan kemegaahan KUD Sriwigati yang dahulu bisa sebagai sandaran pekerjaan masyarakat luas saat ini berbalik 180˚ sebagaimana ternyata para penabung di KUD Sriwigati meneteskan air mata darah akibat uang simpanannya tidak bisa diambil.

Menurut keterangan Yatun salah satu anggota" kini Pengurus KUD dilaporkan polisi oleh salah satu rekan usaha sebab rekan usaha telah memberikan pinjaman pakan ternak ke KUD Sriwigati untuk di hutangkan ke para peternak sapi perah akan tetapi pakan ternak tersebut sudah dibayar oleh para peternak namun uangnya di gelapkan oleh pengurus KUD, ungkap yatun

Yatun meneruskan bicaranya" dilain hal para penyimpan uang di KUD Sriwigati saat ini menangis darah dimana uang simpanan mereka tidak bisa diambil dikarenakan di KUD Sriwigati sudah tidak ada uang kemungkinan total simpanan mencapai 2 milyar sebab rata rata para penyimpan memburu bungan yang lebih dibanding menyimpan BRI, seperti saya jg stres karena uang 35 jt milik saya tak tentu ujung pangkalnya dan Sunar hadi dan Warno selaku Ketua dan Wakil Ketua selalu menghidar jika ditemui jika ketemu hanya menjawab KUD tidak punya uang, ungkap yatun

Berikut komentar Sabar Sugianto, S.Pd Ketua LSM CAKRA" tindakan dari pengurus KUD Sriwigati bisa tergolong tindakan Pidana sebab menggunakan uang para penabung, perlu di ingat penabung bukan lah penanam modal yang mana penabung mendapat keuntungan dari bunga yang ditentukan sedangkan penanam modal mendapat keuntungan dari laba sebuah usaha, jadi sebaiknya para penabung melaporkan pengurus KUD Sriwigati ke pihak yang berwajib dan kami LSM CAKRA selalu siap mendampingi masyarakat, dan dalam hal ini kami telah berembuk dengan ketua LSM PEWARTA untuk berjalan bersama jika nanti ada Masyarakat yang mengeluh terkait masalah KUD Sriwigati, ungkap Sabar.

Kehebatan JPU Didik Kurniawan W

Tulungagung.buletincakrablogspot

Seorang JPU memang memiliki tugas yang harus dijalankan yaitu menuntut terdakwa sesuai dakwaan yang telah didakwakan dan yang pasti berusaha mempertahankan hasil penyidikan polisi.

Dalam perkara 241/pid.sus/2016/pn.tlg terdakwa AIPTU Joko Susilo anggota Polres Tulungagung yang tersangkut kasus pengguna Sabu sabu dimana dalam perkara aquo Joko susilo diputus tiga bulan penjara yang mana Didik kurniawan.W  hanya menuntut rehabilitasi, berbeda dengan perkara Rebo warga kecamatan Sumbergempol dimana Rebo yang hanya ketempatan 4 botol Ciuwdijerat undang undang perlindungan pangan

Menurut keterangan Rahyono,S.h selaku penasehat hukum terdakwa mengatakan” dirinya belum menerima dakwaan dan akan meminta ke JPU untuk dipelajarai sebab menurut analisa kami Rebo tidak pantas jika di jerat Undang undang pangan karena bukti yang didapat penyidik hanyalah 4 botol ciuw, ungkapnya

Berikut komentar Sabar sugianto,S.Pd Ketua Umum LSMCAKRA” ada istilah jangan bermain main dengan hukum jika tidak punya uang sebab hukum tidak akan berpihak kepada orang yang tidak memiliki uang, mungkin istilah tersebut benar, bisa kita bandingkan antara perkara seorang polisi terjerat penguna narkoba jenis sabu hanya dituntut rehabilitasi oleh JPU Didik Kurniawan W sedangkan Rebo yang hanya kedapatan 4 botol ciuw di jerat undang undang pangan hal tersebut mengundang pertannyaan, Ada apa??????, ungkap sabar

Disinyalir Oknum Penyidik PPA Polres Tulungagung bermoral preman

Tulungagung.buletincakratulungagungblogspot

Joko mulyono ( JM ) oknum penyidik PPA Polres Tulungagung disinyalir menganiaya tersangka pencabulan hingga gigi dan rusuk tersangka patah, selain dari pada itu JM juga meminta uang serta mengambil ayam piaraan keluarga tersangka, dan mungkin karena permintaannya tidak sepenuhnya terpenuhi oleh keluarga tersangka JM menjadi jengkel sehingga memaksakan perkara tersebut masuk kepengadilan meski majelis hakim memutus bebas atas perkara aquo tetap saja turkan merasakan penderitaan akibat dari tuduhan yang tak pernah ia lakukan.

Menurut keterangan Turkan 58 tahun warga Dsn Legawan Rt 02/Rw o2 Desa Balerejo Kecamatan Kauman  selaku tersangka, ia mengatakan “  saya ditahan pada tgl 4 maret 2016 hingga 29 agustus 2016 yang kesemuannya itu saya jalani dengan penuh penderitaan pada hal saya betul betul tidak melakukan apa yang dituduhkan,ungkap nya

Turkan meneruskan bicaranya” saya di kantor Polres Tulungagung dihajar layaknya binatang dipukul ditendang di ijak sampai saya tidak ingat apa apa, saya dipaksa oleh Joko mulyono( penyidik) untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan dan akirnya saya mau mengikuti kemauannya sebab kalau dak mau saya akan terus dihajar, ungkap turkan.

Keterangan turkan juga diungkapkan dipersidangan yang mana keterangan tersebut di benarkan oleh saksi lasirim yang dua hari setelah turkan dihajar lasirim menjengok di Rutan Polres Tulungagung sebagaimana keterangan lasirim keadaan turkan lebam lebam dan jalannya bungkuk.

Di tempat terpisah Lin anak sulung turkan mengatakan bahwa JM datang kerumahnya menawarkan diri untuk membantu keringanan perkara tersangkan si JM meminta uang satu juta namun masih diberi lima ratus ribu yang mana ke esokan harinya JM meminta ayam Jago piaraan Lin dan sambil mengancam kalau sulit diatur perkara dimaksud akan dibuat ….. lin tidak meneruskan bicaranya.

Menurut keterangan Penasehat Hukum terdakwa ( Mohamad saifudin dan Galih rama kristian) Majelis hakim pemeriksa perkara sangat jeli dan obyektif dalam memutus perkara aquo, sangat jelas terungkab dipersidangan bahwa turkan tidak melakukan perbuatan cabul dimana keterangan ahli dan para saksi baik yang dihadirkan JPU maupun yang kami hadirkan tidak ada yang memberi keterangan tersangka sebagai pelaku tidak pidana tersebut, yang artinya keyakinan hakim sama dengan pandangan kami dalam kasus aquo, sejak awal kami berpendapat Turkan hanyalah korban atas kesalah fahaman dan hal itulah yang membuat kami siap menjadi PH tanpa adanya honor, ungkap kedua PH ttsb.

Berikut Komentar Sabar Sugianto,S.Pd selaku ketua LSM CAKRA” Penyidik PPA Polres Tulungagung kurang jeli dalam menganalisa muatan perkara terbukti perkara yang diajukan diputus bebas oleh Pengadilan, memang Penyidik dalam perkara ini mampu mengelabuhi JPU namun tidak bisa meyakinkan Majelis hakim dan diluar perkara itu yang sangat menarik adalah ungkapan dari keluarga tersangka mengenai sikap premanisme oknum Penyidik yang melakukan penganiayaan serta pemerasan, kelakuan seperti tidaklah pantas dilakukan oleh sosok polisi, tegas sabar.

Begitulah keadaannya, mungkin Polres Tulungagung memang mencetak algojo seperti JM untuk memukuli tersangka biar tersangka bersedia mengikuti kemauan penyidik/tok

POLRES TULUNGAGUNG TERCORENG OLEH OKNUM POLISI PENCANDU SABU

Tulungagung.buletincakrablogspot.

Eko Andrianto selaku Ketua Majelis hakim dalam perkara nomor 241/pid.sus/2016/pn.tlg, telah memutus terdakwa Tiga bulan Penjara kepada AIPTU Joko Susilo yang tersangkut Narkoban jenis Sabu

Dalam sidang terdakwa mengakui atas dakwaan jaksa dimana terdakwa juga mengungkapkan bahwa dirinya menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2011 oleh sebab itu JPU Didik Kurniawan,W hanya menuntut agar terdakwa direhabilitasi sebab dipandang terdakwa sangat koperatif dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya sidang namun majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara

masih seputar sidang perkara Aquo, sebelum putusan dijatuhkan ketua majelis hakim meninggalkan ruang sidang yang beberapa saat kemudian disusul oleh salah satu anggota hakim sebagaimana terlihat lebih dari satu jam kedua hakim itu meninggalkan ruang sidang yang akirnya masuk kembali dan duduk ditempatnya 

berikut komentar Sabar sugianto,S.Pd ketua umum LSM CAKRA" sanagt mencurigakan prilaku majelis hakim yang menangani perkara aquo, tidak perlu dijelaskan silahkan masyarakat menebak ada apa gerangan! kenapa pada waktu jam sidang seorang hakim harus keluar ruangan dalam waktu yang cukup lama, ungkap sabar

Nasip kakek tua dirutan tanpa kesalahan

Tulungagung.Buletincakrablogspot

Turkan bin sadeli umur 58 th warga Dsn Legawan Rt 02/Rw o2 Desa Balerejo Kecamatan Kauman ditahan penegak hukum pada tgl 4 maret 2016 hingga 29 agustus 2016 dengan hasil putusan tidak terbukti melekukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bebas demi hukum namun turkan yang tidak bersalah harus merasakan mendekam di rumah tahanan selama 6 bulan.

Mendengar pembacaan putusan majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin 29 agustus 2016 yang mana majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa sdr turkan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU kejaksaan negeri Tulungagung, memerintahkan agar turkan dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan, memulihkan harkat dan martabat terdakwa, putusan dibacakan oleh hakim Dody Rahmanto,S.H, M.H selaku Ketua Majelis, Syihabuddin,S.H, M.H hakim anggota, Yudi Ekaputra,S.H hakim anggota dengan Panetra pengganti Astutik,S.H juga dihadiri oleh Kupik Sulaini,S.H selaku JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung serta Penasehat Hukum terdakwa Galih Rama Kristian,S.H dan Mohamad saifudin,S.H

Berikut keterangan Mohamad Saifudin,S.H dan Galih rama Kristian,S.H selaku Penasehat Hukum Terdakwa” Putusan Pengadilan Tulungagung sangat obyektif penuh kenetralan dimana fakta yang terungkab dipersidangan tidak ada bukti atau saksi yang menguatkan jikalau Turkan melakukan perbuatan cabul, dari saksi saksi yang dihadirkan oleh sdr JPU tidak bisa secara meyakinkan karena mereka para saksi tidak melihat, mendengar secara langsung adanya suatu tindak pidana dimaksud dan keterangan saksi JPU tidak berkesinambungan antara satu dan lainnya, sedangkan  saksi yang kami hadirkan melihat secara langsung pada waktu korban terpeleset dari sepedanya sehingga sangat jelas luka dialat fital korban akibat terbentur sepeda bukan karena sogokan jari terdakwa, keterangan tersebut sangat singkron dengan  keterangan dokter yang mengatakan jika alat fital terjadi truma benda tumpul saat itu juga terjadi pendarahan, namun pendarahan yang dialami korban berselang dua jam dari kejadian dimana terdakwa memangku korban, ungkap kedua PH tersebut.

Berikut komentar Sabar Sugianto,SPd selaku Ketua Umum LSM CAKRA” pada tanggal 7 maret 2016 keluarga turkan datang ke secretariat LSM CAKRA mengadukan permasalahan yang menimpanya, setelah itu kami melakukan Investigasi atas aduan keluarga turkan, dari hasil investigasi terdapat suatu kejanggalan dimana turkan memangku  korban  sekitar pukul 07.00 WIB sedangkan pendarahan korban sekitar pukul 09.00 WIB dan yang lebih tidak masuk akal adalah saat turkan memangku korban dilakukan dihadapan banyak orang sehingga sangatlah janggal kalau turkan berani berbuat cabul, atas berbagai kejanggalan itulah akirnya kami menyarankan untuk mencari Pembela.

Sabar meneruskan bicaranya” masih ada beberapa kejanggalan yang perlu kami ungkap dari keterangan keluarga, adanya terror terror dari nomor tidak dikenal dan perlakuan penyidik terhadap turkan, tunggu aja, ungkap sabar

Didepan pintu lapas salah satu keluarga terdakwa mengatakan” untunglah Tuhan melindungi hambanya yang tidak bersalah dimana kami dipertemukan dengan Pengacara yang baik yang betul betul membela kebenaran sehingga mampu mengungkap kebusukan pelapor dan penyidik, ucapnya

Seperti apa kebusukan yang dimaksut?.........

PU Bina Marga Cipta Karya Kabupaten Tulungagung tidak memiliki tanggung jawab

Tulungagung.Buletincakrablogspot

Pengerjaan jalan LAPEN  di Rw 05 Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung yang di sinyalir dilakukan oleh CV melalui penujukan ( PL ) dari  Dinas PU Binamarga Ciptakarya Kabupaten Tulungagung berantakan, disinyalir terjadi kong kalikong antara CV dan si pemberi PL, mengingat pengerjaan jalan yang selesai 28 Juli 2016 kemarin dimana di tanggal 28 agustus 2016 sudah morat marit, dan tidak terlihat upaya dari CV atau Dinas PU Binamarga Ciptakarya Tulungagung untuk memperbaiki jalan dimaksut.

Berikut komentar Sabar sugianto ketua LSM CAKRA" perbaikan jalan di RW 05 Dsn Bantengan Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo memang terlihat tidak maksimal dalam pengerjaannya bahkan bisa dikatakan tidak berkuwalitas sebab saat ini di akir bulan Agustus 2016 sudah rusak parah yang mana intansi terkait tidak melakukan pembenahan,mungkin sudah ada kong kalikong antara CV pengerja dan Dinas terkait serta kami mencurigai semua tender proyek baik PL maupun jenis lainnya bupati juga mengetahuinya, terbukti surat LSM CAKRA yang telah kami kirim ke Dinas PU Binamarga Cipta karya belum di tanggapi.

Suprayitno salah satu Sekretaris LSM CAKRA ikut memberikan komentar” kami sudah mengirim surat ke Dinas PU Binamarga Cipta Karya Kabupaten Tulungagung dengan tembusan Bupati dengan No surat : 007/ CAKRA / k.h / VIII / 2016 tertanggal 02 Agustus 2016 dan yang kedua dengan no surat 008/ CAKRA / k.h / VIII / 2016 tertanggal 08 Agustus 2016 akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan sehingga asumsi rakya adalah tumbal pejabat saat ini melekat dibenak masyarakat,ungkap suprayitno

Di desa Mulyosari Peringatan HUT RI ke 71 sangat meriah

Tulungagung,buletincakrablogspot

Dalam peringatan HUT RI yang 71 desa mulyosari kecamatan pagerwojo mengadakan panggung gembira yang di ikuti oleh 30 Rt yang berada di wilayah desa mulyosari sebagaimana dalam panggung gembira dimeriahkan oleh kesenian tari tiban yang sangat ditunggu oleh para penonton yang mana tari tiban merupakan sajian dari Rt 02 Rw 05 Desa Mulyosari, selain tari tiban juga karawitan cilik dari SDN II Mulyosari yang mana karawitan cilik dibina oleh kimarkub ketua pagiyupan setyopradonggo dan juga kentrung lawak dari Rt 01 Rw 05 Desa Mulyosari, ketrung jedor konyol pimpinan pak Rt Marni meski tidak memiliki  dasar pakem yang jelas tapi dapat membuat penonton terpingkal pingkal.

Kades Mulyosari Agil wuisan melalui Edi mustamar selaku Ketua Panitia penyelenggara mengatakan peringatan tersebut diadakan sebagai rasa syukur atas hasil perjuangan dari para pahlawan bangsa dimana masyarakat sangat antusias dalam acara yang diselenggarakan sangat terlihat masyarakat saling bahu membahu dalam usaha merayakan serta menjaga Kamtipmas, tegas edi/tim

Uang para penabung di KUD Sriwigati Raib

Tulungagung.buletincakrablogspot

KUD Sri Wegati berdiri 15 mei 1979 berkedudukan di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung yang beranggotakan warga sekecamatan Pagerwojo dimana ketika KUD tersebut dipimpin oleh Sunaryo mengalami perkembangan pesat namun setelah sunaryo lengser lambat laun mengalami keterpurukan terutama ketikan Sunarhadi Mantan Kades Ngradinan sebagai ketua dan Warno Mantan Kades Penjor sebagai Wakil Ketua kejayaan KUD Sriwigati lenyap sebagaimana ternyata hanya hutang yang menumpuk serta amblasnya tabungan para anggota

Ketika tim bertemu dengan kosir salah satu tokoh masyarakat yang dimintai tolong para penabung untuk mengambil tabungan di KUD Sriwigati mengatakan” saya dimintai tolong sekitar 15 orang yang besar tabungannya rata rata 15 juta an dimana saya berulang kali menemui Sunarhadi untuk meminta jawaban tentang pertannyan para penabung, yang mana para penabung meminta kepastian kapan uang tabungan mereka bisa diambil namun Sunarhadi selaku ketua KUD Sriwigati tidak bisa memberikan jawaban, ungkap kosir

Dilain hal para petani sapi perah saat ini memutuskan hubungannya dengan KUD Sriwigati sebab dalam pembelian susu sapi KUD Sriwigati cenderung lebih murah dan pembayarannya dua mingguan para peternak kawatir kalau tidak dibayar sebab ada sebagaian para peternak yang menabungkan hasil penjualan susu sapi harus kehabisan airmata akibat uangnya tidak bisa diambil

Berikut komentar Sabar sugianto ketua LSM CAKRA” sampai saat ini para warga sekita yang tentunya sebagai anggota KUD Sriwigati atau pewarisnya belum ada yang minta pendampingan kami, pada hal kami LSM CAKRA menunggu aduan mereka sebab kelakuan dari para pengurus KUD Sriwigati saat ini sudah melampaui batas kewenangannya yang artinya para pengurus KUD Sriwigati saat ini tidak memiliki jiwa berkoperasi terbukti KUD yang memiliki kekayaan milyaran sekarang lenyab hanya hutang dan tangisan para penabung yang tersisa sementara para pengurusnya bergelimpangan kemewahan, tegas sabar/tok

Panitia PHBN Kecamatan Pagerwojo Mengadakan perlombaan

Tulungagung,buletincakrablogspot.

Dalam memperingati HUT RI yang ke 71 PHBN Kecamatan Pagerwojo mengadakan perlombaan, diantaranya lomba baris berbaris yang mana perlombaan di ikuti oleh siswa siswi di setiap sekolah wilayah UPTD disdik Pagerwojo.

Perlombaan yang diikuti kurang lebih 28 peserta SD, 4 SMP dan 1 SMK sebagaimana perlombaan dilomba pada tingkatan dan jenis gender masing masing, dimana hasil usaha dari Cruw SDN II mulyosari sangat mengejutkan ketika pengumuman juara satu ditingkan SD putra adalah SDN mulyosari II.

Ketika tim konvermasi ke Sigit salahsatu anggota regu baris putra SDN II Mulyosari mengatakan bahwa persiapan untuk mengikuti perlombaan baris berbaris sudah dibina sedemikian rupa oleh Pak Nur Hariyanto salah satu guru olah raga di SDN II mulyosari/tim

Kejaksaan Negeri Tulungagung Tajam kebawah tumpul ke atas

Tulungagung.buletincakrablogspot

perkara no 241/pid/2016/pn.tlg tentang kasus Aiptu Joko susilo bin kasdu mengundang sorotan masyarakat hal itu disebabkan karena JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung didik Kurniawan.W, S.H hanya menuntut terdakwa dengan Rehabilitasi

dalam persidangan nampak dua LSM yang terlihat mengikuti persidangan dalam perkara no 241/pid/2016/pn.tlg tersebut diantaranya LMI dan LSM CAKRA,bagaikan disambar petir  para tokoh aktivis itu ketika mendengar tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Tulungagung yang dengan menuntut untuk memasukkan terdakwa ke REHABILITASI, pada hal Joko susilo adalah seorang anggota polisi yang dipastikan memahami akan hukum namun joko susilo masih nekat melanggar hukum dengan menghisab sabu sabu

berikut komentar Sabar Sugianto,S.Pd Ketua LSM CAKRA" persidangan dalam perkara perkara no 241/pid/2016/pn.tlg dengan terdakwa Joko susilo memanglah sangat terlihat ketidak mampuan dari JPU dalam membedakan atanta teman dan penegakan hukum, sangat eronis, seorang jaksa menuntut terdakwa pengguna sabu hanya dengan memasukkan ke Rehabilitasi, yang mana perbuatan semacam itu selayaknya dilakukan oleh pembela, aneh kan!

sabar meneruskan bicaranya" kasus tersebut suatu penginat bagi masyarakat agar tidak bermain main dengan hukum jika tidak memiliki uang sebab hukum tidak akan berpihak pada orang yang tidak memiliki uang dan itu adalah rahasia umum, lalu kita sebagai masyarakat sebaiknya jangan tinggal diam, mari kita berupaya untuk merubah pola hukum yang saat ini sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, ajukan lah mosi tidak percaya ke mereka dan barusan kami LSM CAKRA mengajukan surat keberatan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung

atas tuntutannya pada perkara aq, tegas sabar