Tulungagung,Kebobrokan
kebobrokan semakin Nampak, mulai dari Pembiaran Perusahaan Bodong, yang mana
BPPT beserta tim tehnis terkait menutup mata atas laporan Warga Desa Wates atas
berdirinya UD Try Mulya Onik yang sangat jelas tidak memiliki IMB, Perlakuan Semena
mena Dinas PU Pengairan ESDM atas Warga Desa Gempolan Kecamatan Pakel, dan
ketidak Transparanan Dana ADD disetiap desa serta tidak jelasnya Dana Bos di
Sekolah sekolah lingkup Dinas Pendidikan Tulungagung
Selain
dari pada itu ada kegiatan dari salah satu Radio Swasta di Tulungagung yang
acara tersebut diberi nama Warung Kopi plus plus, dalam acara tersebut
melibatkan Eksekutif, Legislatif, Maha Siswa dan Elemen Masyarakat yang lain,
namun dengan adanya acara tersebut tidak membuat adanya perubahan di mental
para pejabat, meski mereka ditelanjangi oleh Masyarakat tidaklah membuat tumbuh
rasa malu, terbukti ketidak transparanan tetap dilakukan
Suatu
pertanyaan, Pernahkah anda melihat rincian Dana Bos, LPJ ADD dipasang di papan
informasi?, meskipun tidak ada kuwajiban untuk hal tersebut tetapi juga tidak
ada larangan untuk memasang, mungkin jika hal itu dilakukan para pelaku
pengguna anggran tidak bisa leluasa dalam berkiprah untuk dana dimaksud
Komentar
Galih rama Kristian,S.H Bagian Hukum LSM CAKRA” jika LPJ ADD dipasang di papan
Informasi sehingga dilihat banyak orang maka koreksi akan dilakukan oleh banyak
pihak dan hal itu akan menyulitkan pengguna anggran, sehingga jalan aman lah yang
dipakai yaitu tidak memasang LPJ di papan Informasi toh kuwajiban untuk
memampang tidak ada, demikian juga untuk Dana Bos, Kepala sekolah juga mencari
jalan aman
Komentar
beberapa orang yang sepat tim buletincakra dengar, Janji Syahto tentang Biaya
Pendidikan Murah hanyalah omong kosong, terbukti biaya sekolah saat ini lebih
mahal dibanding jaman bupati sebelum ini, dan ternyata di pimpin Putra
Tulungagung tidak ada bedanya dengan di
pimpin bukan putra Tulungagung
