Indikasi Pungli terjadi lagi di Satuan pendidikan Tulungagung

Mengacu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013    tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat, maka di munculkannya BOS SMK dengan Kode juknis 01-PS- 2014 dengan Dana sebesar Rp 1.000.000,-/tahun dengan pemanfaatan Dana:

a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran;

b. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;

c. Penggandaan soal dan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan/ ujian;

d. Pembelian peralatan pendidikan;

e. Pembelian bahan praktik habis pakai;

f. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah;

g. Operasional layanan sekolah berbasis TIK;

h. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi Siswa;

i. Penyelenggaraan praktek kerja industri (dalam negeri);

j. Langganan daya dan jasa lainnya;

k. Kegiatan penerimaan siswa baru;

l. Penyusunan dan pelaporan;

m. Mendukung implementasi kurikulum 2013.

Mengacu Peraturan Pemerinta NO 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,                              BaB I Ketentuan Umum Pasal 4 ayat 1.  Yang berbunyi:

     Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan    maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan

Mengacu PERBUP No:28 tahun 2014 Bab VI pasal 14 Tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulungagung, pada Bab VI pasal 14 dijelaskan tentang Larangan Larangan Komite Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Pendidik dalam Satuan Pendidikan dalam melakukan pungutan / sumbangan terhadap Peserta Didik, Calon Peserta Didik atau Wali murid.

Dengan ditetapkan peraturan peraturan tersebut diatas , semestinya satuan Pendidikan Menengah Kejuruan tidak melakukan pungutan apapun terhadap Peserta didik/Wali murid,sebab Dana untuk kebutuhan siswa telah dibiayai oleh pemerintah.

Dalam suratnya Kami LSM CAKRA telah mengirim surat Ke SMKN1 Pagerwojo dan SMKN 1 Rejotangan, menyarankan kepada Satuan Pendidikan Kejuruan dimaksut  untuk membebaskan segala iuran/sumbangan terhadap Peserta didik/wali murid,sebab pungutan atau sumabangan di dalam Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan

Dari surat yang dikirim SMKN 1 Pagerwojo telah menjawab, Bahwa Dana Rp 1jt/th/Siswa, masih kurang untuk mencukupi kegiatan Proses belajar mengajar, sedangkan SMKN Rejotangan tidak menjawab Apresiasi dari LSM CAKRA

Alasan LSM CAKRA mengirim surat di ke dua  SMKN tersebut, karena:

-      SMKN 1 Pagerwojo memberlakukan Iuran bulanan dengan jumlah berfariasi:

Kelas X sebesar    Rp 155.000,-

Kelas XI sebesar   Rp 145.000,-

Kelas XII sebesar Rp 175.000,-

-     SMKN 1 Rejotangan memungut Rp 600.000,-/Walimurid, dipergunakan untuk membeli tanah guna pengembangan sekolah

Berikut Komentar Sabar Sugianto,S.Pd selaku Ketua Umum Perkumpulan LSM CAKRA, selain ketua LSM saya juga Ketua Komite Sekolah di SMPN 1 Pagerwojo, dan Juga anggota Komite sekolah di SMKN 1 Pagerwojo, dalam apa yang kami tahu;

Bahwa: Komite sekolah hanya lah alat untuk memperkuat Pihak sekolah untuk menggali Dana dari wali murid, bahkan dalam LPJ penggunaan Dana yang di kelola oleh SMKN1 Pagerwojo berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, seperti uang transport guru dalam melakukan kegiatan siswa dianggarkan Rp 500.000,- dalam sekali kunjungan, bahkan tanda tangan kepala sekolah untuk menandatangani STTTB juga di angarkan tersendiri, apakah tandatangan bukan merupakan salah satu tugasnya ? terlihat pula pengunaan mesin Disel dalam LPJ yang di tuliskan, tetapi tidak terlihat adanya mesin Disel dalam kegiatan yang di LPJkan tersebut, inilah suatu perbuatan yang semestinya tidak layak di lakukan oleh pencetak karakter anak bangsa.